Pelunakan sikap pemerintahan kolonial belanda

Gubernur Jenderal Tjarda van Stakenborg Stakhouwer yang memerintah tahun 1936 - 1942 merupakan pejabat tertinggi Belanda yang terakhir. Ia dapat bersikap lebih lunak disebabkan faktor ekonomi dan situasi dunia. Pada waktu ia datang di Indonesia, Zaman Malaise mulai berangsur berkurang, malahan tahun 1938 merupakan puncak situasi ekonomi Indonesia yang menggembirakan.

Ekspor dari Indonesia sangat meningkat sehingga dijadikan standar ekonomi sebelum perang. Perang yang mulai melanda Eropa dengan penyerbuan Jerman atas Polandia (1939) memberikan isyarat, bahwa Belanda harus lebih hati-hati. Tidak tertutup kemungkinannya bahwa bangsa Indonesia akan mempergunakan kesempatan dalam keadaan perang untuk memisahkan diri dari Belanda.

Pelunakan sikap pemerintahan kolonial belanda

Petisi Soetarjo yang diajukan secara lunak pada tahun 1936 merupakan pertanda bahwa kaum pergerakan dinilai tidak terlalu berbahaya bagi Belanda. Lahirnya Gerakan Rakyat Indonesia (1937) serta Gabungan Politik Indonesia (1939) juga dinilai tidak terlalu berbahaya.

Waktu kaum petisi menanyakan nasib tuntutannya yang telah diterima oleh Volksraad, Belanda cukup memberikan jawaban bahwa bangsa Indonesia dinilai belum matang untuk merdeka. Demikian juga waktu Gabungan Politik Indonesia mengajukan tuntutan Indonesia Berparlemen, Belanda tidak menunjukkan reaksi keras.

Serbuan Jerman atas negeri Belanda (1940) membuat Pemerintah Belanda yang mulai terpojok bersikap lebih dewasa. Untuk meredakan gerakan rakyat Indonesia dibentuk Komisi Visman yang bertugas mengadakan penyelidikan tentang kemungkinan perubahan kenegaraan di Indonesia.

Komisi ini akan menanyai golongan yang sikapnya kooperatif dengan Belanda, mereka yang nonkooperatif dan diasingkan tidak ditanyai. Sehingga hasil laporannya ialah bahwa rakyat Indonesia lebih senang tetap dalam ikatan dengan Belanda.

Karena Hindia Belanda harus makin mandiri di Asia, dibukalah perundingan dengan Jepang dalam bidang perdagangan. Hasilnya tidak ada karena Jepang hanya melakukan taktik pura-pura dalam usaha menutupi rencananya menyerbu Indonesia.

Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941, pada hari itu juga Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Selanjutnya Ratu Belanda melalui pidato radio memberikan janji akan memberikan kebebasan yang lebih banyak kepada bangsa Indonesia dalam pemerintahan bila perang selesai (Janji Desember).

Baca juga di bawah ini :



Menyerahnya Belanda secara militer di Kalijati (Kapitulasi Kalijati) tanggal 8 Maret 1942 diartikan bahwa militernya saja yang menyerah kepada Jepang, sedangkan pemerintahan Hindia Belanda tidak. Mereka mendirikan pemerintahan pelarian di Australia dengan nama Netherland Indisch Civil Administration (NICA) yang kemudian membonceng masuk ke Indonesia kembali pada pasukan Australia dan Inggris.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel