Nasionalisme di afrika bagian selatan

Afrika bagian Selatan merupakan daerah kaya bahan tambang. Tanahnya subur dan udaranya hampir sama dengan Eropa, sehingga menjadi koloni yang baik bagi bangsa Barat. Karena itu, bangsa Barat ingin mempertahankan diri dengan tetap menjadi penguasa walaupun mereka merupakan minoritas.

Portugis ialah penjajah Barat tertua di Benua Afrika yang memiliki jajahan seperti Mozambik, Angola, Guinea Bissau, dan Cape Verde. Daerah jajahan tersebut menurut UUD Portugal dijadikan propinsi yang memiliki otonomi terbatas, dengan penduduknya menjadi warga negara Portugal (1971).

Dekolonisasi Portugal diadakan setelah rejim Presiden Thomas dan Perdana menteri Caetano digulingkan oleh Jenderal De Spinola (1974). Pertimbangan De Spinola mengadakan dekolonisasi karena hal-hal berikut ini :

  • Keuangan negara terkuras untuk menindas perjuangan kemerdekaan rakyat yang dijajah. Selama tiga belas tahun (1961 - 1974) telah dikeluarkan biaya $ 6 milyar.
  • Bangsa Portugis sendiri menjadi korban; sebanyak lima ribu orang mati dalam perang kolonialnya dan banyak yang pindah ke negara lain agar dapat hidup lebih layak.
  • Politik Portugal yang kolonial menyebabkan negara itu terasing oleh negara Barat lain seperti Inggris - Prancis yang telah melakukan dekolonisasi dan lebih dalam dunia internasional politik Portugal sangat dicela.

Negara-negara di kawasan Afrika bagian selatan.

a. Angola.

Daerah jajahan Portugis lain yang juga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan ialah Angola yang terletak di pantai barat Afrika. ada tiga organisasi pembebasan Angola :

  • Gerakan Pembebasan Rakyat Angola (MPLA) di bawah Dr. Agostinho Neto yang berhaluan komunis.
  • Front Nasional Pembebasan Angola di bawah Holden Roberto yang berhaluan nasional dan beberapa tahun markasnya di Zaire.
  • Uni Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola (UNITA) di bawah Jonas Savimbi yang berhaluan nasional dan menghendaki kesatuan Angola. Kedua kelompok yang berhaluan nasional mendapat bantuan negara-negara Barat, sedangkan MPLA yang berhaluan komunis dibantu oleh negara komunis khususnya Rusia dan Kuba.

Portugal menyatakan Angola sebagai negara merdeka (11 November 1975) dan pada hari itu juga lahir dua pemerintahan yang bersaingan. MPLA mendirikan pemerintahan di Luanda (ibu kota Angola), sedangkan Front Nasional UNITA mendirikan pemerintahan di Huambo (sebelah tenggara Luanda).

Oleh OAU pemerintahan MPLA di Luanda diakui sebagai pemerintahan yang resmi dengan nama Republik Rakyat Angola di bawah presiden Dr. Agostinho Neto. Setelah presiden tersebut meninggal di Moskow (1979) kelompok nasionalis yang mendapat dukungan negara-negara Barat dan Afrika Selatan makin kuat.

Jose Enduardo dos Santos menggantikan Neto sebagai presiden. Dengan bantuan Kuba, pemerintah Angola telah membantu melatih para gerilyawan untuk menyerbu Namibia. Sebagai tindakan balasan, Afrika Selatan telah menyerbu Angola dan mempersenjatai kaum pemberontak Angola.

b. Afrika Selatan.

Uni Afrika Selatan menjadi dominion Inggris (1910) setelah terjadi Perang Boer. Dalam negara ''merdeka'' tersebut orang kulit putih yang merupakan minoritas (24%) menjadi penguasa terhadap orang kulit hitam yang merupakan mayoritas (76%).

Orang kulit putih dengan Partai Nasional mendapat kemenangan dalam PEMILU tahun 1948 berkat bantuan partai-partai kecil Afrika. Dijalankan politik apartheid yang mengandung sifat rasial, agar kedudukan orang kulit putih dapat dipertahankan. Tahun 1961 Afrika Selatan menjadi negara republik. Perdana menterinya yang terkenal karena menjalankan politik apartheid ialah Vermoerd yang terbunuh tahun 1966.

Gerakan penduduk Afrika asli untuk mencapai kemerdekaan sejati ditindas dengan kejam berupa hukuman mati terhadap pemimpin-pemimpinnya dan tindakan teror terhadap perkampungannya. Negara-negara Afrika yang telah merdeka tidak mengakui Afrika Selatan dan mengadakan pemboikotan terhadapnya.

Untuk menghindarkan agar gerakan yang  telah memiliki Kesadaran Hitam tidak berpaling ke komunis, Amerika Serikat mendesak agar pemerintah Afrika Selatan menghilangkan politik apartheid yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Warga negara berkulit hitam membentuk African National Congress (ANC) sebagai partai politik di bawah Nelson Mandela. Karena dianggap sebagai pembangkit kerusuhan, partai tersebut dilarang dan pemimpinnya dipenjara seumur hidup.

Di bawah Presiden De Klerk yang moderat ia dibebaskan setelah mendekam 27 tahun dalam penjara (1963 - 1990) dan ANC boleh berdiri kembali. Perjuangan dengan jalan damai dilakukan oleh Uskup Agung Desmond Tutu yang memperoleh hadiah Nobel berkat cara-cara yang dilakukan (1984).

c. Namibia.

Suatu daerah mandat peninggalan LBB kepada PBB ialah Namibia (South West Africa yang sebelum Perang Dunia I jajahan Jerman), mandatarisnya diserahkan kepada Afrika Selatan. PBB kemudian memutuskan bahwa mandataris Afrika Selatan atas Namibia diserahkan kepada PBB (1967).

Untuk itu dibentuk Council of Namibia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh United Nations Commissioner for Namibia. Tugasnya ialah membina wilayah Namibia agar menjadi negara merdeka dengan melaksanakan macam-macam program.

Daerah yang kaya akan bahan tambang ini menjadi rebutan antara Afrika Selatan yang pro-Barat dan mau mempertahankan kedudukannya dengan Angola yang memperoleh perluasan pengaruhnya dan pro-Timur.

Sementara itu Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya (SWAPO) dari kedudukannya di Angola melancarkan perang gerilya di bawah pimpinan Nujoma (1957 - 1990). Perjuangan politik diplomasi dilancarkan juga di negara-negara lain seperti Ghana, Zambia, dan Tanzania.

Organisasi Kesatuan Afrika (Organization of African Unity) mendukung penuh perjuangannya. PBB kemudian membentuk United Nations Transition Assistence Group (UNTAG) yang merupakan semacam pemerintahan peralihan bagi Namibia dari kedudukannya sebagai negara mandat menjadi merdeka (bandingkan dengan UNTEA untuk Irian Barat).

Baca juga di bawah ini :



Sementara itu di Afrika Selatan terjadi perubahan penting Presiden Botha yang konservatif digantikan oleh F.W. Klerk yang moderat (1989). PBB dengan lancar dapat melaksanakan pemilu di Namibia (1989) dan akhirnya setelah disusun undang-undang dasar serta pemilihan presiden, maka negara yang lama menjadi jajahan, menjadi negara merdeka dan Nujoma menjadi presidennya yang pertama (1990).

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel