Pembaharuan politik (Defence of India Act)

Di dalam Perang Dunia I Inggris harus menghadapi Jerman sebagai lawan tangguh. India merupakan sumber tenaga dan perbekalan yang penting di Asia. Sementara itu kaum nasionalis terus menentang penjajah Inggris. Untuk menghadapi keadaan di India dikeluarkan undang-undang darurat (Defence of India Act) yang berhasil menimbulkan ketenangan di India.

Walaupun demikian, India banyak membantu Inggris untuk memenangkan perang. Setelah perang, tuntutan keras kaum pergerakan timbul lagi, tetapi Inggris justru mengeluarkan undang-undang baru yang dikenal sebagai Rowlatt. 

Disebutkan di dalamnya bahwa bangsa India dapat diancam dengan tindakan keras sesuai dengan hukum perang bila mengadakan keonaran. Gandhi menentangnya dengan mengadakan gerakan ahimsa, satyagraha, dan hartal.

Suatu rapat raksasa yang akan diadakan oleh rakyat di Amritsar dihadapi oleh Inggris dengan kekerasan, sehingga menimbulkan banyak korban; peristiwa itu terkenal sebagai Amritsar Massacre (13 April 1919). Walaupun Jenderal Dyer yang memerintahkan tindakan itu kemudian dihukum, tetapi kebencian rakyat terhadap Inggris makin memuncak.

Begitu Dyer keluar dari penjara, sudah ada bangsa India yang menunggu untuk membunuhnya sebagai balas dendam. Inggris kemudian mengeluarkan Government of India Act 1919 yang didasarkan usul Montagu dan Chelmford.

Undang-undang itu berisi pembaharuan pemerintahan yang menitikberatkan pada pemerintahan propinsi. Urusan-urusan yang penting masih di tangan bangsa Inggris, sedangkan yang kurang penting sudah di tangan bangsa Hindu. Kaum radikal menentangnya tetapi kaum moderat menerimanya yang kemudian memisahkan diri dari Partai Kongres dan membentuk National Liberal Federation.

Untuk mengatasi tantangan kaum radikal dan karena makin kacaunya keadaan Inggris menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (Round Table Conference). Inggris bekerja atas dasar rencana Simon, sedangkan Kongres atas dasar rencana Motilal Nehru yang puas dengan tuntutan swaraj (dominion status).

Konferensi telah diadakan beberapa kali, tetapi hanya National Liberal Federation saja yang menghadirinya. Partai Kongres memboikotnya, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Inggris kemudian mengeluarkan Goverment of India Act 1935 yang berisi hal-hal sebagai berikut :

  • Birma dipisahkan dari India.
  • India dibentuk sebagai negara federasi.
  • Propinsi diberi otonomi.
  • Undang-undang itu berlaku mulai tahun 1937.
  • Pertahanan dan urusan luar negeri tetap dipegang oleh gubernur jenderal Inggris.

Baca juga di bawah ini :



Undang-undang tersebut ''sejalan'' dengan The Tyding-Mc Duffie Act yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk Filipina (1934).

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel