Tahun 1908 merupakan titik awal bangkitnya kesadaran nasional bidang politik

Tahun 1908 merupakan titik awal bangkitnya kesadaran nasional bidang politik - Perlawanan bangsa Indonesia melalui organisasi, meliputi berbagai bidang antara lain sebagai berikut ini :

1. Pergerakan Bidang Politik.

a. Masa Pembentukan (1908 - 1920).

Pada awal berdirinya, organisasi-organisasi yang dibentuk masih bersifat kedaerahan, kemudian berkembang menjadi organisasi nasional. Ada pula organisasi yang pada mulanya hanya bergerak dalam bidang sosial ekonomi, kemudian berkembang sebagai organisasi (partai) politik.

1). Boedi Oetomo (20 Mei 1908).

Boedi Oetomo merupakan organisasi yang pertama lahir sehingga tanggal kelahirannya dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Pendorong lahirnya Boedi Oetomo adalah dr. Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1906 memimpin perkumpulan dan berusaha menghimpun dana guna membiayai pelajar-pelajar yang cerdas, tetapi tidak mampu melanjutkan sekolah. Dalam kunjungannya di Sekolah Dokter Hindia (Stovia) di Jakarta, beliau mendorong beberapa pelajar sekolah tersebut untuk membentuk organisasi. Dorongan tersebut mendapat tanggapan dari Sutomo, Cipto Mangunkusumo, dan Gunawan Mangunkusumo. Pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di Gedung Stovia di Jalan Abdulrakhman Saleh 26 Jakarta Pusat mereka mendirikan perkumpulan yang diberi nama Boedi Oetomo. Gedung Stovia kemudian menjadi gedung yang bersejarah dan dinamakan Gedung Kebangkitan Nasional.

Pada mulanya Boedi Oetomo hanya bergerak dalam bidang sosial-budaya. Misalnya mendirikan sekolah-sekolah yang juga dinamakan Boedi Oetomo dan berusaha memelihara dan memajukan kebudayaan Jawa. Anggotanya terbatas untuk suku Jawa dan dari lingkungan atas saja atau belum merakyat. Pada tahun pertama Boedi Oetomo mendapat kemajuan pesat, yaitu pada akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dengan jumlah anggota sebanyak 10.000 orang. Setelah itu sedikit mundur karena saingan perkumpulan lain yang lingkupnya tidak berbatas di Jawa dan anggotanya mencakup masyarakat luas.

Sejak tahun 1915 Boedi Oetomo bergerak dalam lapangan politik. Hal yang mendorong adalah berkecamuknya Perang Dunia I (1914 - 1918) dan Boedi Oetomo berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu ikut serta dalam pembelaan negara. Setelah Volksraad dibentuk (1918), Boedi Oetomo mempunyai wakil di dalamnya. Pandangannya adalah bahwa sebaiknya pemerintahan dibentuk atas asas kebangsaan dan mengakui kedudukan agama sama.

Pada tahun 20-an Boedi Oetomo membuka perkumpulan untuk rakyat biasa, sehingga sifatnya kerakyatan. Boedi Oetomo mendukung pemogokan-pemogokan buruh dan menuntut agar Poeanale Sanctie dihapus. Kemudian terjadi perbedaan antara generasi tua dengan generasi muda dalam Boedi Oetomo. Generasi tua tetap mau bertahan pada kebudayaan Jawa yang dijadikan dasar tetap untuk aksi-aksi yang dilancarkan, sedangkan generasi muda sudah berpandangan nasional. Generasi muda juga berpendapat bahwa sebaiknya Boedi Oetomo menjalankan asas nonkooperasi, artinya tidak mengirimkan wakilnya dalam Volksraad dan aktif di luar lembaga tersebut.

Sejak tahun 1930 Boedi Oetomo membuka keanggotaan untuk semua suku bangsa Indonesia. Dalam bidang politik telah mencita-citakan Indonesia merdeka. Dengan demikian Boedi Oetomo telah berkembang sebagai organisasi yang sifat dan tujuannya nasional. Untuk mencapai tujuannya pada tahun 1935 Boedi Oetomo mengadakan peleburan (fusi) dengan Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang didirikan dan diketuai oleh dr. Sutomo. Lahirnya Partai Indonesia Raya (Parindra) dengan dr. Sutomo sebagai ketuanya. Pendiri Boedi Oetomo diakui sebagai Perintis Kemerdekaan, artinya orang-orang yang merintis kemerdekaan Indonesia.

2). Sarekat Islam (1911).

Seperti halnya Boedi Oetomo, Sarekat Islam juga lahir karena ada pelopornya. Pelopornya adalah seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang yang berasal dari Solo bernama R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909 mendirikan perkumpulan dagang bernama Sarekat Dagang Islamiyah. Beliau bercita-cita tinggi, yaitu ingin mendirikan perkumpulan dagang atas dasar koperasi supaya kaum pengusaha bumiputra yang ekonominya lemah dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Cina yang lebih kuat. Waktu itu bangsa Cina sudah banyak bergerak dalam perdagangan batik dan bahan-bahan bakunya, sehingga lapangan dagang bangsa Indonesia terdesak. Hal itu dikemukakan kepada H. Samanhudi seorang pengusaha batik di Solo.

Atas dorongan R.M. Tirtoadisuryo, maka H. Samanhudi menyendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo (1911). Ternyata bahwa perkumpulan baru ini cepat berkembang, karena adanya beberapa faktor berikut ini :

  • Kesadaran sebagai bangsa mulai tumbuh akibat tekanan yang makin berat dari bangsa asing, baik dari Belanda sebagai penguasa maupun China dalam bidang perdagangan.

  • Sifatnya kerakyatan, karena perkumpulan itu membuka pintu untuk semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kaum bangsawan atau pelajar saja seperti Boedi Oetomo.

  • Didasari agama Islam yang merupakan agama terbesar di Indonesia. Pada waktu itu Belanda sedang giat membantu penyiaran agama Kristen di Indonesia, sedangkan untuk agama Islam pemerintah kolonial kurang memberikan perhatian. Keadaan itu mendorong Sarekat Islam mengembangkan agama Islam, agar pemeluk-pemeluknya lebih sempurna menjalankan perintah pengusaha agama.

  • Adanya saingan dalam perdagangan dari bangsa China. Kota Solo waktu itu merupakan salah satu pusat perdagangan batik dari pengusaha bumiputra, tetapi kedudukannya kian terdesak oleh pengusaha China.

Keempat faktor itu mendorong pengembangan Sarekat Islam menjadi organisasi yang bersifat nasional, demokrasi, religius (keagamaan), dan ekonomi. Dengan sifat-sifat itu SDI bergerak dengan lincahnya, sehingga dalam waktu singkat menjadi perkumpulan besar, melebihi perkumpulan lain yang lahir lebih dahulu.

SDI sebagai perkumpulan dagang beralih pusatnya ke Surabaya yang merupakan kota dagang utama di Indonesia. Tokoh dari kota ini adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Maka diletakkanlah dasar-dasar baru yang bertujuan memajukan semangat dagang bangsa Indonesia, memajukan kecerdasan rakyat, hidup menurut perintah agama, dan menghilangkan paham-paham yang keliru tentang agama Islam. SDI kemudian diubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI).

Kongres SI yang pertama di Surabaya tahun 1913 dipimpin oleh HOS Cokroaminoto sebagai wakil ketua organisasi. Dalam kongres itu ditegaskan oleh beliau bahwa SI bukan suatu partai politik dan tidak bermaksud menentang pemerintah Belanda. Tetapi dengan agama Islam sebagai dasar persatuan, diusahakan untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia.

Cabang SI berdiri di berbagai daerah dan anggotanya sangat banyak. Di Jakarta yang waktu itu penduduknya belum banyak seperti sekarang, dalam tahun pertamanya telah memiliki sebanyak 12.000 anggota. Kemajuan yang dicapai oleh SI dirasakan sebagai suatu bahaya oleh pemerintah Belanda (1913). Dikeluarkan peraturan bahwa cabang harus berdiri sendiri dan terbatas daerahnya (SI Daerah). Pemerintah Belanda tidak keberatan SI Daerah mengadakan badan perwakilan yang diurus oleh Pengurus Sentral (Centraal Sarekat Islam). Pada tahun 1915 SI telah berhasil membentuknya dan mengorganisir 50 cabang.

Setelah Pemerintah Belanda mengizinkan berdirinya partai politik, maka SI yang semula merupakan organisasi nonpolitik menjadi partai politik. SI mengirimkan wakilnya dalam Volksraad dan ikut memegang peranan penting dalam Radicale Concentratie, yaitu gabungan perkumpulan yang memiliki sifat radikal. Pemerintah Belanda yang dianggap pelindung kapitalisme mulai ditentang. Dalam bidang perburuan, SI ikut aktif mengorganisir perkumpulan buruh.

Sarekat Islam sebagai perkumpulan besar mulai dimasuki oleh orang-orang yang telah menjadi anggota Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) seperti Semaun dan Darsono. Anggota-anggota baru itu sangat aktif dalam organisasi, sehingga dalam waktu singkat pengaruhnya sangat besar dan berhasil duduk dalam pimpinan. Mereka banyak menentang pimpinan SI yang asli sehingga menyebabkan terjadi keretakan dalam partai. Timbullah kelompok SI Putih di bawah HOS Cokroaminoto dan SI Merah di bawah Semaun dan Darsono.

Dalam kongresnya di Surabaya tahun 1921 diadakan disiplin partai, artinya anggota partai harus berdisiplin atau setia pada satu partai saja. Mereka yang tidak disiplin, dikeluarkan dari partai. SI Merah dikeluarkan dari SI dan menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). SI Putih dapat memurnikan diri dan kembali pada asas-asasnya semula.

Nasionalisme PSI tampak dengan perubahan namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1929 karena mendapat dorongan dari PNI yang dibentuk tahun 1927 dan lahir Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian juga aktif mengambil bagian dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Ke Indonesia (PPPKI). Dalam menghadapi krisis dunia atau melaise, PSII menganjurkan kepada anggota-anggotanya untuk memajukan pertanian dan kerajinan bangsa Indonesia.

Dengan makin banyaknya tenaga-tenaga muda dalam PSII, terjadi juga perbedaan paham antara generasi tua dengan generasi muda. Pada tahun 1932 terjadi perpecahan. Timbul Partai Islam Indonesia (PARII) di bawah dr. Sukiman yang berpusat di Yogyakarta, sedangkan Agus Salim dan Sangaji mendirikan Barisan Penyedar yang berusaha menyadarkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian pada tahun 1940 Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo mendirikan PSII tandingan terhadap PSII asli di bawah pimpinan Abikusno Cokrosuyoso. Akibat perpecahan yang sering terjadi, PSII mengalami kemunduran. Peranannya sebagai partai Islam dilanjutkan oleh Partai Islam Indonesia (PII) yang merupakan lanjutan dari PARII di bawah dr. Sukiman.

3). Indische Party (1912).

Di Indonesia terdapat sejumlah golongan Indo Belanda. Mereka dianggap lebih rendah kedudukannya oleh Belanda totok, tetapi tidak bersedia untuk disamakan dengan bangsa Indonesia. Menurut hukum mereka itu masuk bangsa kelas I (bangsa Barat), tetapi secara sosial dianggap lebih rendah. Kedudukan yang setengah-setengah itu mendorongnya untuk membentuk perkumpulan kaum Indo yang bersifat sosial dan diberi nama Indische Bond (1898) dan Insulinde (1907). Seorang Indo yang pernah menjadi sukarelawan dalam Perang Boer di Afrika Selatan bernama E.F.E. Douwes Dekker mengambil prakarsa untuk mendirikan partai dari golongan Indo dan bercita-cita mendirikan negara merdeka. E.F.E. Douwes Dekker adalah cucu kemenakan Eduard Douwes Dekker yang mempergunakan nama samaran Multatuli untuk bukunya Max Haavelaar.

Disadari oleh E.F.E. Douwes Dekker yang kemudian berganti nama menjadi dr. Danudirjo Setiabudhi, bahwa dengan jumlah kaum Indo yang sedikit itu tidak mungkin cita-citanya dapat diwujudkan. Karena itu diajaknya Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo untuk bersama-sama membentuk partai yang diberi nama Indische Party (1912). Pengertian Indo diperluas dengan masuknya peranakan China dan bangsa Indonesia sebagai tanah airnya. Tujuannya adalah memperoleh kemerdekaan bagi Indie (istilah Indonesia waktu itu).

Cita-cita Indische Party cepat meluas karena Douwes Dekker memimpin surat kabar. Dengan melalui surat kabar cita-citanya disebarluaskan sehingga pada waktu singkat mempunyai banyak anggota dalam partainya. Pada tahun pertama tercatat 1.300 bangsa Indonesia dan 6.000 orang Indo. Dikemukakan pula bahwa pergerakan politik yang sehat haruslah bertujuan untuk mengakhiri cara-cara kolonial. Pemerintahan kolonial bukanlah pemerintah biasa, tetapi merupakan despotisme dan musuh berbahaya bagi kesejahteraan rakyat. Disebutkan juga bahwa kaum Indo merupakan golongan yang dilupakan dan untuk memperkuat dirinya harus mengadakan persatuan dengan bangsa Indonesia. Tujuan kaum Indo adalah memperoleh kemerdekaan.

Pada tahun 1913 pemerintah Belanda mengadakan persiapan untuk merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Perancis (1814). Untuk memeriahkan diperlukan biaya yang antara lain dicari di Indonesia sebagai jajahannya. Terhadap usaha itu Suwardi Suryaningrat menulis karangan berjudul Als ik een Nederlander was, artinya Kalau Saya Seorang Belanda. Dalam karangan itu disebutkan, ''bahwa kalau saya seorang Belanda memang akan berusaha agar perayaan pembebasan itu diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan semeriah-meriahnya. Tetapi saya tidak mau bangsa pribumi (Indonesia) ikut menanggungnya. Adalah hal yang tidak adil bila bangsa pribumi ikut menanggung biayanya dan merupakan suatu penghinaan moril maupun materiil terhadap perayaan pembebasan itu''. Tulisannya menyebabkan bangsa Belanda tersinggung dan marah.

Indische Party dianggap berbahaya dan dilarang (pertengahan 1913). Pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan dibuang (diinternir), yaitu Douwes Dekker ke Timor (Kupang), Cipto Mangunkusumo ke Banda, dan Suwardi Suryaningrat ke Bangka. Atas permintaan mereka, interniran itu ditukar dengan eksterniran (pembuangan ke luar negeri). Mereka memilih negeri Belanda sebagai tempat pembuangannya.

Pada tahun 1914 dr. Cipto Mangunkusumo diizinkan kembali ke Indonesia karena alasan kesehatan. Kemudian hukuman untuk Douwes Dekker dicbut tahun 1917 dan Suwardi Suryaningrat dapat kembali ke Indonesia tahun 1918. Di Indonesia mereka aktif lagi dalam pergerakan dengan mendirikan National Indische Party (1919) yang merupakan lanjutan Indische Party. Sementara itu Suwardi Suryaningrat pada masa pembuangannya di negeri Belanda melanjutkan ke sekolah guru dan mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro dan mendirikan Perguruan Taman Siswa (1922). Perguruan tersebut merupakan badan perjuangan kebudayaan di samping badan perjuangan politik yang ada. Salah satu asasnya adalah sistem among. Universitas Gajah Mada memberikan gelar Doktor Honoris Kausa kepada beliau dalam bidang kebudayaan dan Pemerintah RI menetapkan hari lahir beliau tanggal 2 Mei (1889) sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Indische Party yang kemudian menjadi Nasional Indische Party merupakan partai politik pertama yang telah memiliki tujuan memperoleh kemerdekaan. Dari segi kebangsaan, partai ini telah menyatukan beberapa keturunan bangsa dalam suatu perkumpulan. Setelah Douwes Dekker kembali dari luar negeri, ia juga mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama Perguruan Kesatria.

4). ISDV (1914).

Seorang sosial Belanda bernama Hendrik Sneevliet datang ke Indonesia dan mendirikan Indische Sociaal Demokratische Vereeniging (ISDV) di Semarang tahun 1914. Perkumpulan sosialis di bawah orang Belanda ini tidak cepat memperoleh pengaruh. Karena itu dijalankan perembesan (infiltrasi) ke dalam partai lain seperti masuknya sebuah sel dalam tubuh. Aktivis-aktivis muda seperti Darsono dan Semaun merupakan sel-sel yang dimasukkan dalam Sarekat Islam. Dalam tubuh Sarekat Islam mreka mengembangkan pengaruhnya, sehingga dapat digalang golongan Sarekat Islam Merah. Sikap mereka menentang pimpinan Sarekat Islam Putih yang asli sehingga waktu partai itu mengadakan disiplin partai, mereka dikeluarkan lalu membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1921.

5). Radicale Concentratie (1918).

Dunia menjadi kacau karena adanya Perang Dunia I (1914 - 1918). Walaupun negeri Belanda menjadi negara netral, tetapi hubungannya dengan Indonesia terganggu. Keadaan demikian sebenarnya merupakan kesempatan baik bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda. Tetapi bangsa Indonesia belum matang, karena Indische Party yang telah berani menuntut kemerdekaan telah dilarang dan tidak ada yang menggantikannya. Penjajahan lain di Asia seperti Inggris di India dan Amerika Serikat di Filipina memperlunak sikap penjajahannya. Belanda pun menempatkan seorang gubernur jenderal yang sangat liberal, yaitu Van Limburg Stirum (1916 - 1921).

Untuk menghindarkan perlawanan rakyat Indonesia dalam keadaan yang sulit itu, dibentuklah Volksraad, artinya Dewan Rakyat (bukan Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 18 Mei 1918. Menurut Belanda Volksraad merupakan neraca dari cara-cara kolonial untuk dapat menuju ke perubahan wilayah Belanda yang demokratis dan berpemerintahan sendiri. Tetapi dalam praktiknya hanya merupakan dewan penasehat yang keputusannya semata-mata ditanggung oleh pemerintah Belanda. Karena itu ada istilah cemooh yang diberikan kepada dewan tersebut dengan komidi omong. Wakil-wakil yang jadi anggota juga ganjil. Antara tahun 1918 - 1921 bangsa Indonesia yang merupakan mayoritas hanya diwakili oleh sepuluh orang dipilih dan lima orang diangkat sedangkan untuk golongan lain (Peranan Eropa, China) yang merupakan minoritas wakilnya ada sembilan orang dipilih dan 14 orang diangkat.

Keganjilan-keganjilan demikian mendorong lahirnya Radicale Concentratie, artinya gabungan perkumpulan yang sifatnya radikal. Badan itu dibentuk atas prakarsa seorang sosialis Belanda bernama Cramer pada tanggal 16 November 1918. Anggotanya terdiri atas Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Insulinde, dan ISDV. Kemudian diajukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintahan Belanda.

Tuntutan-tuntutan tersebut adalah sebagai berikut ini :

  • Membentuk Dewan Kerajaan, di dalamnya semua bagian Kerajaan Belanda mempunyai wakil yang jumlahnya adil.

  • Perombakan Volksraad, sehingga menjadi dewan yang anggota-anggotanya benar-benar merupakan wakil rakyat dan memiliki wewenang membuat undang-undang.

  • Diadakan perubahan atas Dewan Hindia yang masih ada.

  • Penggantian kepala-kepala departemen dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

  • Hak budged, yaitu hak menentukan anggaran belanja ada pada badan pembentuk undang-undang.

  • Perubahan sistem pemerintahan menuju ke desentralisasi, untuk tahap pertama dengan pembentukan Dewan Desa dan Dewan Kabupaten.

Terhadap tuntutan Radicale Concentratie tersebut, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum memberikan jawaban dan menjanjikan kesempatan lebih luas kepada bangsa Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Janji Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum disebut November Belofte, artinya janji November. Pada akhir tahun 1918 dibentuklah sebuah panitia yang bertugas meneliti kembali sistem pemerintahan Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh Porf. Mr. J.H. Carpentier Alting, tetapi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Setelah Perang Dunia I, keadaan di Indonesia tenang-tenang saja, maka ditempatkanlah oleh Belanda Gubernur Jenderal D. Fock yang sangat reaksioner. Pergerakan bangsa Indonesia ditekan, tuntutan Radicale Concentratie diabaikan, sehingga perlawanan bangsa Indonesia menjadi lebih sengit. Perwujudan perlawanan itu antara lain partai-partai radikal tidak sudi mengirimkan wakilnya dalam Volksraad.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel