Gapi memiliki perbedaan dan persamaan dengan PPPKI

Gapi memiliki perbedaan dan persamaan dengan PPPKI - Setelah Partindo keluar dari PPPKI (1935) maka federasi yang diprakarsai oleh PNI itu kehilangan penyokongnya. Atas prakarsa PSII yang juga pernah menjadi anggota PPPKI dibentuk Badan Perantaraan Partai-partai Politik Indonesia (Bapeppi) tahun 1938. Badan ini bertujuan dan mempunyai kesulitan yang sama seperti PPPKI sehingga kurang mendapat pengaruh.

Parindra ganti mengambil prakarsa dan membentuk Gabungan Politik Indonesia (Gapi) di Jakarta tahun 1939. Anggota Gapi adalah Parindra, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Gerindo. Dasar-dasar perjuangannya adalah : hak mengatur diri sendiri, persatuan kebangsaan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia dan bersendikan demokrasi. Di samping itu juga dijalankan kegiatan ekonomi dan sosial. Pengurus hariannya berupa Sekretariat Tetap yang terdiri atas sekretaris umum, pembantu sekretaris dan bendahara. Untuk tugas-tugas tersebut terpilih Abikusno, M.H. Thamrin dan Amir Syarifudin.

Gapi memiliki persamaan dengan PPPKI, yaitu keduanya berusaha untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, PPPKI aksinya ditujukan pada Indonesia merdeka, sedangkan Gapi pada penggabungan partai-partai. Kedua, dalam Gapi tidak dipersoalkan ideologi dan asas anggota-anggotanya yang dalam PPPKI soal itu masih dipersoalkan, sehingga kaum Indo tidak dapat masuk ke dalamnya.

Penolakan Belanda atas Petisi Sutarjo menunjukkan, bahwa Volksraad memang bukan Parlemen. Karena itu Gapi mengadakan aksi-aksi menuntut Indonesia Berparlemen. Suatu Parlemen yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat untuk menggantikan Volksraad. Kepala-kepala departemen harus digantikan dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap Parlemen (1939). Tindakan lain dari Gapi adalah membentuk Majelis Rakyat Indonesia sebagai ganti Kongres Rakyat Indonesia (1941).


Perang Dunia II di Eropa telah meletus dan negeri Belanda diduduki oleh Jerman (1940). Kesempatan kedua yang lebih baik ini tidak dapat dimanfaatkan juga oleh bangsa Indonesia, karena tokoh-tokoh utamanya dalam pengasingan. Untuk meredakan keadaan, Belanda membentuk suatu komisi yang diketuai oleh Dr. F.H. Visman dan bernama Komisi Visman yang bertugas menyelidiki tentang perubahan kenegaraan Indonesia. Komisi ini hanya bertanya kepada partai-partai yang bersikap kooperatif, sehingga pendapat yang dapat dikumpulkan hanyalah yang tetap menghendaki adanya hubungan terus Indonesia - Belanda, status dominion Indonesia dari Belanda. Bandingkan dengan Komisi Alting setelah Perang Dunia I.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel